Pelatihan Ahli Muda K3 Konstruksi

Pelatihan K3 konstruksi didasari oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Berikut dasar hukum pengawasan K3 Konstruksi besertapenjelasannya :

• Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjadi landasan utama dalam pengawasan K3 di Indonesia. Pasal 89-95 secara khusus mengatur mengenai perlindungan K3, termasuk di sektor konstruksi. 
• Undang-undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No 01/MEN, 1980 tentang K3 Konstruksi bangunan, bahwa Setiap pekerjaan konstruksi bangunan yang sedang direncanakan atau sedang dilaksanakan wajib diadakan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. 
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur aspek ketenagakerjaan secara umum, termasuk dalam hal K3. Menetapkan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha terkait keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.
• Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Konstruksi Bangunan merinci lebih lanjut penerapan sistem manajemen K3 di bidang konstruksi, menekankan pada aspek-aspek yang spesifik untuk proyek konstruksi bangunan. 

• Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengatur tentang penerapan sistem manajemen K3 di tempat kerja, termasuk dalam proyek konstruksi.
• Permenaker Nomor 04 Tahun 2017 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Konstruksi Bangunan mengembangkan lebih lanjut peraturan pemerintah sebelumnya, memberikan panduan yang lebih rinci mengenai implementasi sistem manajemen K3 di sektor konstruksi.